Jurnal polri.My.Id.Cirebon. – Forum Masyarakat Sipil untuk Keadilan dan Demokrasi (FORMASI) Cirebon mendesak Bupati Cirebon untuk segera mengambil langkah cepat, tegas, dan terukur guna menyelamatkan dunia pendidikan di Kabupaten Cirebon yang saat ini dinilai sedang menghadapi krisis kepercayaan publik akibat berbagai persoalan yang terus bermunculan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon.
Ketua Umum FORMASI Cirebon, Adv. Qorib, SH., MH., menegaskan bahwa kondisi yang terjadi saat ini tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa. Berbagai temuan, laporan masyarakat, hasil pemeriksaan lembaga pengawas, hingga dugaan kebocoran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang menjadi perhatian publik telah menciptakan situasi yang tidak kondusif bagi penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Cirebon.
“Sudah saatnya Bupati Cirebon mengambil langkah konkret dan berani untuk menyelamatkan dunia pendidikan. Jangan sampai persoalan yang terus berlarut-larut justru mengorbankan kepentingan peserta didik, tenaga pendidik, dan masa depan pendidikan Kabupaten Cirebon,” tegas Qorib.
FORMASI menilai bahwa evaluasi kinerja secara menyeluruh terhadap Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon merupakan langkah yang sangat mendesak. Evaluasi tersebut harus dilakukan secara objektif, profesional, transparan, dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Menurut FORMASI, banyaknya persoalan yang muncul dalam beberapa waktu terakhir menunjukkan adanya indikasi lemahnya tata kelola, pengawasan internal, serta pengendalian terhadap berbagai program dan kegiatan yang bersumber dari anggaran pendidikan.
Oleh karena itu, FORMASI secara resmi mendesak Bupati Cirebon untuk:
- Melakukan audit menyeluruh terhadap penggunaan Dana BOS dan BOSP di Kabupaten Cirebon.
- Melakukan evaluasi total terhadap kinerja Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon.
- Memerintahkan pemeriksaan terhadap seluruh program dan kegiatan yang menjadi temuan BPK maupun Inspektorat.
- Mengusut dugaan kebocoran dan penyalahgunaan anggaran pendidikan secara transparan dan akuntabel.
- Menyampaikan hasil pemeriksaan kepada masyarakat sebagai bentuk keterbukaan informasi publik.
- Segera mencopot Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon apabila terbukti tidak mampu menjaga tata kelola pemerintahan yang baik dan tidak mampu mengembalikan kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan.
FORMASI juga menegaskan bahwa penyelamatan dunia pendidikan harus menjadi prioritas utama Pemerintah Kabupaten Cirebon. Pendidikan merupakan sektor strategis yang menyangkut masa depan generasi muda dan tidak boleh dikorbankan oleh dugaan praktik penyimpangan anggaran maupun buruknya tata kelola birokrasi.
Sebagai bentuk pengawasan masyarakat sipil, FORMASI berencana menyampaikan laporan dan permohonan evaluasi kepada berbagai instansi terkait, di antaranya Gubernur Jawa Barat, Inspektorat Provinsi Jawa Barat, BKD Provinsi Jawa Barat, Badan Kepegawaian Negara (BKN), serta Kementerian Pendidikan.
“Bupati Cirebon harus menunjukkan keberpihakan kepada kepentingan masyarakat dan dunia pendidikan. Jangan menunggu persoalan semakin besar. Kami meminta langkah cepat dan tegas, termasuk pencopotan Kepala Dinas Pendidikan apabila memang diperlukan demi menyelamatkan pendidikan Kabupaten Cirebon,” tambah Qorib.
FORMASI menegaskan akan terus mengawal seluruh proses pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan oleh lembaga berwenang guna memastikan tata kelola pendidikan di Kabupaten Cirebon berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan bebas dari praktik korupsi.
“SELAMATKAN DANA BOS, SELAMATKAN MASA DEPAN PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON.”
Ketua Umum;
FORMASI Cirebon
(Forum Masyarakat Sipil untuk Keadilan dan Demokrasi)
ADV. QORIB, SH., MH.(Wawan G).
About the Author
