JURNAL POLRI.MY.ID.CIREBON .– Sebuah gelombang besar sedang menghantam tubuh birokrasi Pemerintah Kota (Pemkot) Cirebon. Bukan gelombang air, melainkan gelombang pensiun Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terjadi sepanjang tahun 2026. Fenomena ini bukan sekadar statistik biasa, melainkan tantangan nyata yang menguji ketahanan roda pemerintahan dan pelayanan publik di Bumi Ki Gede Sebayu.
Hingga pertengahan tahun ini, angka yang keluar cukup mencengangkan. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Cirebon, Suwarso Budi Winarno, mengungkapkan bahwa total 202 ASN dijadwalkan memasuki masa purna bakti tahun ini. Rinciannya? 184 Pegawai Negeri Sipil (PNS), 11 PPPK, dan 7 PPPK Paruh Waktu.
“Sampai 1 Juli 2026 saja, sudah ada 127 pegawai yang resmi pensiun. Dan ingat, angka ini masih bisa bertambah karena belum termasuk mereka yang mengundurkan diri atau faktor force majeure lainnya,” tegas Budi, Senin (6/7/2026).
Krisis Kepemimpinan di Posisi Vital
Dampak domino dari eksodus massal ini terasa sangat nyata. Sejumlah jabatan struktural kunci kini berada dalam kondisi “vakum”. Yang paling menyita perhatian publik adalah kekosongan di empat posisi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) Eselon II.
Bayangkan, kursi panas di instansi vital seperti:
- Kepala Dinas Pendidikan: Masih diemban Plt oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra, Sutikno AP.
- Asisten Perekonomian dan Pembangunan: Diisi Plt oleh Buntoro Tirto.
- Kepala Dinas Sosial: Dijabat Plt oleh Herlina.
- Kepala DPMPTSP: Bahkan telah lama kosong tanpa pejabat definitif.
Ketiadaan pemimpin definitif di dinas-dinas yang bersentuhan langsung dengan hajat hidup orang banyak—mulai dari pendidikan, ekonomi, bantuan sosial, hingga perizinan usaha—menimbulkan tanda tanya besar: Seberapa optimalkah pelayanan yang diberikan saat ini?
Strategi Bertahan di Tengah Badai
Meski situasi terlihat genting, BKPSDM Kota Cirebon menyatakan tidak tinggal diam. Mereka mengklaim memiliki strategi jitu untuk menjaga agar kapal pemerintahan tidak oleng. Optimalisasi ASN yang tersisa dan penempatan pejabat secara selektif menjadi senjata utama.
Namun, pertanyaan terbesar tetap menggantung di udara: Mampukah sumber daya yang ada menutupi celah raksasa yang ditinggalkan oleh ratusan senior yang pensiun? Ataukah warga Cirebon harus bersiap menghadapi perlambatan layanan akibat transisi kepemimpinan yang belum tuntas?
Waktu akan menjawab. Sementara itu, mata publik tertuju pada BKPSDM: Kapan jabatan-jabatan strategis ini akan diisi oleh wajah-wajah baru yang definitif?
Sugi
About the Author
