PALU – Bupati Banggai Laut, Sofyan Kaepa, S.H., M.Si., menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan Korupsi pada Pelayanan Publik Bidang Pertanahan Pemerintah Daerah se-Provinsi Sulawesi Tengah yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di Ruang Polibu, Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Rabu (29/5/2026).Kehadiran Bupati Banggai Laut dalam forum tersebut menjadi bukti komitmen Pemerintah Kabupaten Banggai Laut untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik di seluruh sektor.Dalam kesempatan itu, Sofyan Kaepa didampingi sejumlah pejabat strategis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Laut, di antaranya Sekretaris Daerah, Kepala Kantor ATR/BPN Banggai Laut, Kepala Baperida, Kepala BPKAD, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU), serta jajaran teknis lainnya yang memiliki peran penting dalam penguatan sistem pencegahan korupsi.Rakor yang diikuti seluruh kepala daerah di Sulawesi Tengah tersebut menjadi wadah evaluasi terhadap capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK sekaligus membahas langkah-langkah strategis dalam memperkuat sistem pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah daerah.Sejumlah isu penting menjadi perhatian dalam pembahasan, di antaranya pengamanan aset milik daerah, optimalisasi pendapatan asli daerah, peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran APBD, hingga penguatan tata kelola pertanahan dan pengadaan barang dan jasa agar berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.Kehadiran unsur ATR/BPN dan Dinas Pekerjaan Umum dalam rombongan Pemerintah Kabupaten Banggai Laut juga menunjukkan keseriusan daerah dalam membenahi sektor pertanahan, tata ruang, serta pembangunan infrastruktur yang selama ini menjadi salah satu fokus pengawasan KPK.Melalui rakor tersebut, Pemerintah Kabupaten Banggai Laut menegaskan komitmennya untuk terus bersinergi dengan KPK RI dalam menerapkan berbagai rekomendasi pencegahan korupsi, memperkuat sistem pengawasan internal, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.Diharapkan hasil rapat koordinasi ini dapat menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam mewujudkan birokrasi yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas, sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Banggai Laut.Sumber: Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) Setda Kabupaten Banggai Laut.
About the Author
