JURNAL POLRI.MY.ID.KUNINGAN.MADIUN – Di tengah tantangan keterbatasan fiskal daerah, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kuningan mencari terobosan inovasi pembiayaan infrastruktur. Salah satu rujukan utamanya adalah keberhasilan Pemkab Madiun dalam mengimplementasikan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) di sektor Alat Penerangan Jalan (APJ).
Rombongan Pemkab Kuningan yang dipimpin Wakil Bupati Tuti Andriani melakukan studi tiru ke Pusat Pemerintahan (Puspem) Kabupaten Madiun, Caruban, pada Jumat (7/8/2026). Kunjungan ini diterima langsung oleh Bupati Madiun, Hari Wuryanto, beserta jajaran pejabat terkait.
Inovasi di Tengah Tekanan APBD
Wakil Bupati Kuningan, Tuti Andriani, menegaskan bahwa kunjungan ini bukan sekadar silaturahmi, melainkan langkah strategis untuk mempelajari praktik baik (best practice) dari Kabupaten Madiun.
“Tantangan pembangunan semakin kompleks, sementara kemampuan fiskal daerah terbatas. Kondisi ini menuntut kami menghadirkan inovasi pembiayaan agar pelayanan publik tetap meningkat tanpa membebani APBD secara berlebihan,” ujar Tuti.
Menurutnya, Kabupaten Madiun menjadi contoh inspiratif karena berhasil membuktikan bahwa skema KPBU dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. “Kami tertarik melihat bagaimana Pemkab Madiun menjadi pemrakarsa proyek KPBU APJ yang sukses,” tambahnya.
Skema DBFOMT: Efisien dan Terstruktur
Bupati Madiun, Hari Wuryanto, menjelaskan bahwa kunci keberhasilan program ini terletak pada pemilihan skema Design-Build-Finance-Operate-Maintenance-Transfer (DBFOMT). Dalam skema ini, mitra swasta bertanggung jawab penuh mulai dari perencanaan, pembangunan, pembiayaan, hingga pemeliharaan selama masa kerja sama, sebelum aset diserahkan kembali kepada pemerintah.
Proyek KPBU APJ di Madiun memiliki masa kerja sama selama 10 tahun 9 bulan, dengan rincian 9 bulan masa konstruksi dan 10 tahun masa layanan. Total investasi yang digelontorkan mencapai Rp113,5 miliar, terdiri dari belanja modal (CAPEX) sebesar Rp100,6 miliar dan biaya operasional (OPEX) sebesar Rp13,5 miliar.
“Pengembalian investasi dilakukan melalui mekanisme Availability Payment (AP) dengan dukungan penjaminan dari PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII),” jelas Hari Wuryanto.
Dampak Nyata bagi Daerah
Selain aspek teknis, keberhasilan proyek ini juga didukung oleh kelembagaan yang solid. Simpul KPBU bersama Dinas Perhubungan Madiun berperan aktif dalam koordinasi, pengawasan, hingga monitoring proyek.
Hari Wuryanto menyoroti sejumlah dampak positif yang telah dirasakan, antara lain:
- Peningkatan nilai investasi daerah.
- Pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sekitar lokasi proyek.
- Kenaikan penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor – Tenaga Listrik (PBBKB-TL/PBJT-TL).
- Efisiensi signifikan pada biaya listrik penerangan jalan.
“Semua ini berkat perencanaan matang, regulasi yang jelas, serta sinergi dan komunikasi yang baik antar-pemangku kepentingan,” ungkapnya.
Melalui kunjungan ini, kedua daerah berharap dapat memperkuat kolaborasi dan berbagi pengetahuan. Harapannya, inovasi seperti KPBU APJ dapat diadaptasi oleh lebih banyak daerah untuk menciptakan pembangunan yang efisien dan berdampak luas bagi kesejahteraan masyarakat.
sugi MJP
About the Author
