BANGGAI LAUT –11/8/2026 Pembahasan arah kebijakan anggaran Kabupaten Banggai Laut untuk tahun 2027 mulai memasuki tahap penting. DPRD Kabupaten Banggai Laut bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menggelar rapat pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027.Rapat pembahasan berlangsung selama dua hari di Ruang Rapat Kantor DPRD Kabupaten Banggai Laut. Forum tersebut mempertemukan Badan Anggaran (Banggar) DPRD dengan jajaran TAPD untuk menguji kembali arah kebijakan fiskal yang akan menjadi dasar penyusunan APBD 2027.Ketua TAPD Banggai Laut yang juga Sekretaris Daerah, Saiful U. Usuria, S.E., M.Si., hadir langsung dalam pembahasan tersebut.Kehadiran pimpinan TAPD dinilai penting mengingat ruang fiskal daerah tidak sepenuhnya leluasa. Karena itu, setiap rencana belanja dituntut bukan hanya sesuai prosedur penganggaran, tetapi juga harus memiliki manfaat yang jelas dan terukur bagi masyarakat.Dalam pembahasan itu, efisiensi anggaran menjadi salah satu perhatian. TAPD menekankan agar belanja daerah diarahkan pada program yang memiliki dampak langsung terhadap kebutuhan masyarakat, terutama pelayanan dasar.Sejumlah sektor menjadi perhatian, mulai dari peningkatan kualitas sumber daya manusia, pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan hingga pembangunan infrastruktur.Namun, pembahasan KUA-PPAS tidak semata soal membagi pagu anggaran. DPRD juga memiliki ruang untuk mempertanyakan apakah program yang diajukan pemerintah benar-benar menjawab persoalan masyarakat Banggai Laut.Masukan dan catatan dari legislatif menjadi bagian dari dinamika pembahasan. Pengawasan terhadap target pendapatan daerah, rasionalisasi belanja modal serta efektivitas program menjadi isu yang tidak bisa dilepaskan dari penyusunan APBD 2027.Pasalnya, besarnya anggaran tidak otomatis menjamin meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Tantangan justru terletak pada bagaimana anggaran tersebut diterjemahkan menjadi program yang tepat sasaran, tidak tumpang tindih dan dapat dipertanggungjawabkan.Karena itu, pembahasan KUA-PPAS 2027 menjadi momentum bagi DPRD dan Pemkab Banggai Laut untuk memastikan prioritas pembangunan benar-benar berpijak pada kebutuhan daerah, bukan sekadar rutinitas penganggaran tahunan.Dokumen KUA-PPAS yang telah dibahas selanjutnya akan menjadi salah satu landasan dalam penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Banggai Laut Tahun Anggaran 2027.Publik pun memiliki kepentingan besar untuk mengetahui ke mana arah kebijakan anggaran daerah akan dibawa. Sebab, pada akhirnya, APBD bukan sekadar angka dalam dokumen pemerintah, melainkan instrumen utama untuk membiayai pelayanan publik dan menjawab kebutuhan masyarakat.Pembahasan yang dilakukan secara maraton selama dua hari tersebut diharapkan mampu menghasilkan postur anggaran yang lebih efisien, realistis, transparan, dan benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat Banggai Laut.Dengan demikian, tantangan berikutnya bukan hanya memastikan APBD 2027 dapat disahkan tepat waktu, tetapi juga memastikan setiap rupiah uang daerah memberikan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.
About the Author
