BANGGAI LAUT – Pemerintah Kabupaten Banggai Laut di bawah kepemimpinan Bupati terus menunjukkan komitmen nyata dalam mempercepat pemerataan pembangunan infrastruktur dasar dan pengentasan kemiskinan ekstrem. Pada Tahun Anggaran (TA) 2026, Pemkab Banggai Laut berhasil mengamankan alokasi program bantuan pemugaran Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Program strategis ini terealisasi berkat pengawalan intensif dan terukur dari jajaran pemerintah daerah ke tingkat pusat.
Langkah responsif daerah tersebut membuah hasil konkret melalui alokasi pendanaan dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kemenperumahan) Republik Indonesia. Keberhasilan pengusulan anggaran ini tidak lepas dari sinergi dinas teknis serta dukungan politik anggaran wakil rakyat di tingkat pusat. Kebijakan strategis pemerintah pusat ini didorong oleh dorongan intensif Pimpinan MPR RI asal Daerah Pemilihan (Dapil) Sulawesi Tengah yang konsisten memperjuangkan aspirasi warga kepulauan.
Pada pelaksanaan gelombang awal, penyaluran program bedah rumah tahap pertama telah berhasil merealisasikan sebanyak 100 unit rumah bagi warga penerima manfaat. Bantuan tahap awal tersebut disebar secara proporsional ke 6 desa yang tersebar di 5 wilayah kecamatan prioritas. Berdasarkan evaluasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Banggai Laut, pengerjaan fisik tahap pertama telah berjalan intensif sejak bulan Februari, Maret, hingga April 2026.
Secara rincian teknis, alokasi 100 unit rumah pada tahap pertama mencakup Kecamatan Banggai di Desa Lampa, serta Kecamatan Banggai Selatan di Desa Kelapa Lima. Sementara di Kecamatan Banggai Tengah, bantuan disalurkan untuk Desa Monsonggan dan Desa Gonggong. Adapun untuk wilayah kepulauan luar, penanganan menjangkau Kecamatan Labobo di Desa Lipulalongo, serta Kecamatan Bokan Kepulauan yang ditempatkan di Desa Paisu Bebe.
Melengkapi keberhasilan tersebut, Pemerintah Pusat melalui Kemenperumahan kembali mengucurkan alokasi tambahan tahap kedua sebanyak 200 unit rumah pada bulan Juli 2026. Penambahan kuota ini disalurkan untuk menjangkau masyarakat berpenghasilan rendah di 13 desa yang tersebar di 5 kecamatan. Dengan tambahan ini, total hunian tidak layak yang tersentuh program perbaikan APBN di Banggai Laut mencapai 300 unit rumah.
Sebaran alokasi 200 unit pada tahap kedua ini meliputi Kecamatan Banggai (Desa Lampa dan Desa Lambako), serta Kecamatan Banggai Utara (Desa Bone Baru, Desa Tolisetubono, Desa Popisi, dan Desa Lokotoy). Selanjutnya di Kecamatan Labobo difokuskan pada Desa Paisulamo, Kecamatan Bangkurung meliputi 5 desa (Desa Kalupapi, Desa Sasabobok, Desa Kanari, Desa Bungin Luean, dan Desa Dungkean), serta Kecamatan Bokan Kepulauan di Desa Mandel.
Guna memastikan penyaluran bantuan tepat sasaran dan akuntabel, jajaran teknis Dinas PUPR Banggai Laut saat ini tengah merampungkan verifikasi fisik di lapangan. Tim lapangan bersama para fasilitator program secara intensif menggelar sosialisasi guna mengedukasi penerima manfaat mengenai tata cara pelaksanaan konstruksi. Validasi ini menjadi syarat mutlak agar eksekusi fisik tahap kedua berjalan transparan dan bebas dari kendala administratif.
Di samping mengawal kuota APBN yang sedang berjalan, Dinas PUPR bersama Bapperida Banggai Laut bergerak cepat memperbarui basis data penerima manfaat. Pemkab mengumpulkan seluruh pemerintah desa beserta operator atau admin ter-SK untuk mengintegrasikan Data Terpadu Penasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE). Penguatan basis data ini krusial agar seluruh warga yang memenuhi kriteria dapat diusulkan pada skema bantuan tahap berikutnya.
Upaya inventarisasi data hunian warga ini tidak hanya menyasar alokasi anggaran pusat semata, tetapi juga menjaring peluang pendanaan APBD Provinsi Sulawesi Tengah. Pemerintah Kabupaten Banggai Laut secara aktif menyodorkan data terverifikasi kepada Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Sulawesi Tengah. Integrasi data lintas strata pemerintahan ini ditujukan untuk memaksimalkan cakupan penanganan RTLH melalui program prioritas Gubernur.
Selain pemenuhan sarana hunian darat, Pemkab Banggai Laut turut memprioritaskan penataan infrastruktur pemukiman wilayah pesisir. Salah satu fokus yang tengah dikawal secara intensif yakni pembangunan jembatan-jembatan titian di daerah pemukiman di atas air. Akses konektivitas penunjang mobilitas warga pesisir ini terus diperjuangkan agar mendapatkan porsi penganggaran yang memadai.
Pengusulan jembatan titian tersebut saat ini dikawal bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Banggai Laut. Sinergi lembaga eksekutif dan legislatif daerah ini ditargetkan dapat menembus skema pembiayaan pada APBD Perubahan Provinsi Sulawesi Tengah. Kehadiran infrastruktur penunjang ini diharapkan mampu meningkatkan keselamatan dan kelancaran kegiatan ekonomi warga pesisir.
Langkah proaktif menjemput anggaran pusat dan provinsi ini diambil Pemkab Banggai Laut di tengah kondisi efisiensi anggaran daerah. Keterbatasan ruang fiskal APBD Kabupaten tidak menjadi penghalang bagi Bupati beserta jajaran untuk menghadirkan pembangunan yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Terobosan penganggaran lintas sektor menjadi solusi taktis di tengah keterbatasan anggaran daerah.
Bupati Banggai Laut menegaskan bahwa penataan infrastruktur pemukiman dan penyediaan rumah layak huni merupakan hak mendasar bagi setiap warga negara. Seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diperintahkan untuk terus responsif dan berinovasi memanfaatkan peluang pendanaan luar daerah. Kebijakan ini diambil demi memastikan pemerataan pembangunan tetap menjangkau seluruh lapisan masyarakat hingga ke pelosok desa.
Melalui kolaborasi yang kokoh antara Pemerintah Kabupaten Banggai Laut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Kementerian Perumahan, serta dorongan wakil rakyat di Senayan, komitmen pemenuhan infrastruktur rakyat terus diakselerasi. Pemerintah daerah optimistis seluruh target perbaikan hunian dan sarana pemukiman dapat terealisasi secara bertahap, transparan, dan berkelanjutan.
Program bedah rumah ini diharapkan tak hanya memperbaiki kelayakan tempat tinggal, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat Banggai Laut secara menyeluruh. Pemerintah Daerah berjanji akan terus mengawal pengerjaan fisik di lapangan hingga seluruh bantuan 300 unit rumah selesai terbangun dan diserahterimakan secara resmi kepada penerima manfaat.
SUSANTO
About the Author
