JURNAL POLRI.MY.ID.KUNINGAN.– Di balik gemerlap statistik produksi padi yang kerap dipamerkan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DKP) Kabupaten Kuningan, tersimpan realitas pahit yang sulit dibantah: petani lokal justru semakin tergantung pada pasokan beras dari luar daerah, seperti Kebumen dan Pati.
Sebuah forum diskusi strategis yang digelar baru-baru ini membongkar apa yang disebut sebagai “rahasia umum” di kalangan petani: program ketahanan pangan yang berjalan saat ini cenderung menutupi inefisiensi pengelolaan air dan dominasi kepentingan komersial atas sumber daya alam. Ironisnya, klaim swasembada pangan ternyata berbanding terbalik dengan kondisi infrastruktur irigasi yang banyak mangkrak.
Narasumber Resmi Akui Masalah, Namun Solusi Dinilai Lambat
Dalam upaya mencari klarifikasi, tim kami menghubungi Rohendi S.P., Kepala Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan DKP Kabupaten Kuningan. Dalam keterangannya, Rohendi mengakui adanya tantangan dalam distribusi air dan produktivitas lahan.
“Kami menyadari bahwa tidak semua waduk berfungsi optimal karena faktor sedimentasi dan kerusakan saluran sekunder. Namun, kami terus berupaya melakukan rehabilitasi bertahap,” ujar Rohendi S.P.
Meski demikian, pengakuan tersebut dinilai belum cukup oleh para pegiat pertanian dan warga. Mereka menilai bahwa pendekatan “rehabilitasi bertahap” terlalu lambat dibandingkan dengan laju kerusakan lahan dan kebutuhan air yang mendesak. Rohendi juga menekankan bahwa DKP tetap fokus pada target produksi padi nasional, meskipun di lapangan banyak petani yang mulai beralih ke komoditas lain karena tekanan ekonomi.
Ilusi Ketahanan Pangan & Air yang “Bocor” ke Luar Daerah
Pembicara lain dalam forum tersebut menuding adanya kesenjangan besar antara narasi resmi pemerintah dan kondisi riil. Meskipun Kuningan dikenal memiliki sumber mata air melimpah, khususnya di kawasan hulu seperti Cibodas, air tersebut tidak sepenuhnya dinikmati oleh sektor pertanian lokal.
“Air kita kurang efektif. Banyak sumber air yang justru ‘dijual’ atau dialirkan keluar daerah untuk kepentingan industri atau wilayah lain,” ungkap salah satu pembicara independen. Akibatnya, lahan pertanian di Kuningan mengalami defisit irigasi kritis, memaksa petani bergantung pada hujan atau membeli air, yang akhirnya menurunkan produktivitas.
Ironisnya, waduk-waduk yang seharusnya menjadi tulang punggung irigasi dinilai tidak fungsional. Alih-alih mengairi sawah, infrastruktur tersebut kerap kali hanya menjadi proyek fisik tanpa sistem distribusi yang jelas (nangon), sehingga cepat rusak dan tidak memberikan dampak ekonomi bagi petani.
Dominasi Pariwisata vs. Nasib Petani
Kritik tajam juga ditujukan pada tata kelola ruang yang didominasi oleh sektor pariwisata dan bisnis komersial. Pembicara menyoroti bagaimana regulasi seringkali lemah dalam melindungi hak-hak petani ketika berhadapan dengan investor wisata.
“Wisata boleh ada, tapi harus dikendalikan. Jangan sampai kehormatan sumber air dan nasib petani yang bekerja keras setiap hari dikorbankan demi keuntungan sesaat pihak tertentu,” tegasnya. Dominasi ini membuat suara petani lokal tenggelam, padahal merekalah yang paling memahami kondisi tanah dan iklim setempat.
Rahasia yang Disembunyikan: Ubi Lebih Menguntungkan daripada Padi
Bagian paling mengejutkan dari diskusi ini adalah pengungkapan bahwa fokus berlebihan DKP pada padi sebenarnya menutupi potensi ekonomi yang jauh lebih besar dari komoditas alternatif, yaitu Ubi/Singkong.
Selama ini, program ketahanan pangan identik dengan beras. Namun, data lapangan menunjukkan bahwa menanam ubi di lahan-lahan tertentu di Kuningan memberikan margin keuntungan yang lebih tinggi bagi petani dibandingkan memaksakan tanam padi di lahan yang kekurangan air.
“Kenapa kita tutup-tutupi fakta bahwa ubi itu lebih menguntungkan? Kandungan karbohidratnya hampir sama dengan padi, bahkan lebih baik dari sisi serat dan adaptabilitas. Kita bisa menciptakan ‘Beras Singkong’ atau produk olahan ubi lainnya untuk mensubstitusi ketergantungan pada beras padi,” jelas pembicara.
Program diversifikasi pangan yang digadang-gadang DKP seringkali hanya bersifat simbolis (seperti program jagung yang disebut sebagai “percintaan” sesaat), sementara potensi nyata ubi sebagai pengganti beras belum dioptimalkan secara serius karena dianggap mengganggu target statistik panen padi nasional.
Tuntutan Konkret: 1.000 Hektar untuk Kedaulatan Pangan Lokal
Menyikapi hal tersebut, forum mendesak pemerintah daerah, termasuk DKP yang dipimpin oleh jajaran seperti Rohendi S.P., untuk melakukan tiga langkah revolusioner:
- Revitalisasi Waduk Fungsional: Membangun atau memperbaiki waduk khusus untuk irigasi teknis, bukan sekadar penampungan air.
- Optimalisasi 1.000 Hektar Lahan: Fokus pada lahan seluas 1.000 hektar dengan intensitas tanam dua kali setahun, menargetkan produksi hingga 10.000 ton dalam lima tahun.
- Legitimasi Komoditas Ubi: Memberikan dukungan penuh dan insentif bagi petani yang beralih ke tanaman ubi/singkong sebagai bagian resmi dari strategi ketahanan pangan daerah, bukan lagi sebagai tanaman “kelas dua”.
Kesimpulan
Jika Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan terus mempertahankan status quo—di mana padi menjadi satu-satunya indikator sukses dan waduk dibiarkan tidak optimal—maka Kuningan akan terus terjebak dalam siklus impor pangan sendiri. Saatnya membuka tabir kebenaran: bahwa kedaulatan pangan bisa dicapai melalui diversifikasi cerdas berbasis potensi lokal, bukan melalui pemaksaan pola tanam yang tidak lagi relevan dengan kondisi ekologis dan ekonomi petani masa kini.
BJi Kuningan
About the Author
