KUNINGAN – Tidak ada lagi ruang untuk kata “terlambat”. Di tengah ancaman musim hujan yang mulai mengintai, Pemerintah Kabupaten Kuningan melakukan gebrakan dengan mengubah total pola pikir penanggulangan bencana.
Bupati Kuningan, Dr. H. Dian Rachmat Yanuar, M.Si., dengan tegas menyatakan bahwa era “menunggu kejadian baru bergerak” harus diakhiri. Pesan ini disampaikan secara lantang saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Lintas Sektor Kesiapan Penanggulangan Bencana Alam di Ballroom Arya Kemuning, Selasa (6/10/2026).
“Prinsipnya kita harus bergerak berdasarkan risiko, bukan berdasarkan karena kejadian,” tegas Bupati Dian di hadapan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Kapolres, Dandim 0615, serta puluhan pemangku kepentingan lainnya.
Belajar dari “Luka” Kekeringan dan Karhutla
Rakor ini bukan sekadar rutinitas tahunan, melainkan respons atas realitas iklim yang semakin ekstrem. Kuningan baru saja “dipukul” oleh kekeringan meteorologis yang menguras cadangan air, serta kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang menghanguskan sekitar 58,96 hektare area.
Menurut Dian, pengalaman pahit tersebut adalah guru terbaik. Distribusi air bersih via tangki saat kemarau, atau pemadaman saat api membesar, hanyalah solusi jangka pendek yang melelahkan.
“Pemerintah tidak semestinya menunggu masyarakat kesulitan air baru bergerak. Begitu juga dengan banjir dan longsor. Kita harus memitigasi sebelum air meluap dan tanah bergerak,” ujarnya.
Data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menjadi alarm keras dalam rakor tersebut. Jawa Barat, termasuk Kuningan, diprediksi mulai memasuki musim hujan pada November 2026, dengan puncak curah hujan yang mengkhawatirkan terjadi pada Februari 2027. Artinya, waktu persiapan tinggal menghitung minggu.
Empat Jurus Kesiapsiagaan
Untuk menghadapi ancaman hidrometeorologi yang kompleks, Bupati Dian merumuskan empat perintah khusus yang harus dieksekusi segera:
- Kolaborasi Total:Mematikan ego sektoral. Pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, hingga media harus bergerak dalam satu irama.
- Posko Siaga 24 Jam: Menyiapkan posko pemantauan yang tidak hanya berdiri, tetapi aktif melakukan surveilans berkelanjutan.
- Pemberdayaan SDM: Mengaktifkan kembali peran masyarakat di garis depan sebagai “sensor” pertama di wilayahnya.
- Pemetaan Risiko Akurat:Mengetahui secara pasti titik rawan, kebutuhan logistik, dan jalur evakuasi sebelum bencana terjadi.
“Kuncinya adalah koordinasi, kecepatan informasi, dan kecepatan bertindak. Pemetaan risiko penting agar kita tahu di mana harus menempatkan sumber daya,” tambah Dian.
Bukan Menebar Ketakutan
Di tengah gencarnya sosialisasi risiko bencana, Bupati Dian memberikan catatan penting agar informasi yang disampaikan tidak memicu kepanikan. Ia menegaskan bahwa transparansi data risiko bukanlah “cerita horor”.
“Saya bukan bercerita horor di sini. Ini bentuk kesiapsiagaan dan kewaspadaan. Masyarakat perlu tahu ancaman di wilayahnya, agar mereka tahu cara menyelamatkan diri,” jelas Dian.
Ia menutup arahan dengan sebuah filosofi sederhana namun menohok: Kesiapsiagaan bukan berarti memprediksi masa depan, melainkan memastikan masa depan tidak menghancurkan kita.
“Kalau kita siaga, dampak bisa dikurangi. Tapi ketika kita lengah, risiko besar akan kita tanggung sendiri akibatnya,” pungkas Bupati.
(Sugi MJP)
About the Author
