Media Jurnalpolri.com,Batu Bara Provinsi Sumatra Utara – Bupati H.Baharuddin Siagian SH.M.Si memimpin langsung Entry Meeting atas Pemeriksaan Terinci Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Batu Bara Kecamatan Lima Puluh tepat nya pada hari Rabu 8/04/2026
Dalam kesempatan tersebut Bupati Batu Bara didampingi wakil Bupati Syafrizal SE MAP Plh Sekda Batu Bara didampingi ,Para Asisten Staf Ahli Kepala OPD serta para Camat SE Kabupaten Batu Bara
Bupati Batu Bara secara langsung menyambut kedatangan Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sumatra Utara,Paula Henry Simatupang ,SE M.Si,Ak,CA CFrACPA (Aust) CSFA,ACPA,GRCP GRCA ERmapbeserta tim
Dalam sambutan nya Bupati Bara menyampaikan Apresiasi atas Kehadiran BPK RI Perwakilan Sumatra Utara di Kabupaten Batu Bara ia berharap kegiatan Pemeriksaan tidak hanya berfokus pada Penilaian semata ,tetapi juga memberikan Pembinaan bagi Pemerintah Daerah dalam meningkatkan tata Kelola Keuangan
Kami menyambut baik Tim BPK di Kabupaten Batu Bara kami berharap Tim BPK tidak hanya melihat kami sebagai Objek Pemeriksaan ,tetapi juga dapat memberikan Pembinaan dalam mengelola keuangan Daerah agar semakin baik ,ujar Baharuddin
Sementara itu Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sumatra Utara dalam Pemaparan nya menjelaskansejumlah faktor yang mengepengaruhi perolehan opini atas laporan keuangan Pemerintah Daerah
Ia menyebutkan terdapat tiga hal utama yang menjadi panentu yaitu tidak adanya kecurangan (fraud)tidak ada nya pembatasan ruang lingkup Pemeriksaan terutama dalam Penyediaan data dan dokumen oleh OPD serta tidak ada nya pelanggaran terhadap standart akutansi Pemerintah
Untuk meraih Opini wajar Tampa Pengecualian (WTP) tiga hal ini harus dipenuhi ,yaitu tidak ada kecurangan tidak ada Pembatasan dalam akses data bagi tim pemeriksa dan tidak ada pelanggaran terhadap standart akutansi,jelasnya
Sedangkan Kegiatan Entry Meeting ditutup dengan Penyerahan plakat sebagai bentuk penghormatan dan sinergi antara Pemerintah kabupaten Batu Bara dengan BPK perwakilan Provinsi Sumatra Utara dalam mewujudkan tata kelola keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel (Khairil.lubis)
