POSO – Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Poso berhasil menyelesaikan perkara dugaan tindak pidana penganiayaan menggunakan senjata tajam melalui mekanisme Restorative Justice (RJ) yang mengedepankan perdamaian dan pemulihan. Pada Selasa (10/11/2026) , Unit 1 Pidum Satreskrim menggelar mediasi yang melibatkan pelapor, korban, dan terlapor terkait kasus yang terjadi pada Minggu, 18 Oktober 2026, di Jalan P. Nias, Kelurahan Kayamanya, Kecamatan Poso Kota.
Perkara ini bermula dari Laporan Polisi Nomor LP/B/194/X/2026/SPKT/Polres Poso tanggal 18 Oktober 2026, dengan pelapor Moh Zulkifly Pokay (23 tahun) dan korban Ince Muhrin Pokay alias Bambang (48 tahun), seorang sopir. Sementara terlapor berinisial AP alias A (40 tahun), seorang nelayan, yang juga merupakan warga di lingkungan yang sama dengan korban dan pelapor. Setelah melalui proses penyidikan yang teliti dan mediasi yang intensif, kedua belah pihak akhirnya sepakat untuk menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan berdasarkan pemaafan dari korban tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.
Sebagai tindak lanjut dari kesepakatan damai tersebut, penyidik akan mengajukan penetapan Restorative Justice ke Pengadilan Negeri Poso sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Langkah ini mencerminkan komitmen Polres Poso dalam menerapkan keadilan yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada pemulihan hubungan sosial dan keharmonisan di tengah masyarakat.
Menyikapi keberhasilan penyelesaian perkara melalui mekanisme Restorative Justice ini, Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Polres Poso, IPTU Habibi, S.H., M.H., Menyatakan ;
“Penyelesaian kasus penganiayaan menggunakan senjata tajam di Kelurahan Kayamanya melalui mekanisme Restorative Justice adalah bukti nyata bahwa Polri mengedepankan nilai-nilai keadilan yang memulihkan, bukan sekadar menghukum. Setelah melalui proses mediasi yang panjang dan transparan, kedua belah pihak akhirnya mencapai kesepakatan damai berdasarkan pemaafan tulus dari korban. Ini adalah momen yang sangat berharga karena menunjukkan bahwa persaudaraan dan keharmonisan sosial di lingkungan mereka masih dapat dipulihkan. Kami menekankan bahwa kesepakatan ini tercapai tanpa paksaan dari pihak mana pun, murni atas kesadaran dan kerelaan hati kedua belah pihak,” ujar IPTU Habibi.
Lebih lanjut, Kasat Reskrim menjelaskan pentingnya mekanisme RJ dan memberikan pesan pencegahan yang tegas kepada masyarakat.
“Mekanisme Restorative Justice ini sejalan dengan program prioritas Kapolri yang mengedepankan penyelesaian perkara secara humanis dan berkeadilan. Namun, kami juga memberikan peringatan keras kepada seluruh masyarakat Kabupaten Poso bahwa kekerasan, apalagi menggunakan senjata tajam, adalah tindakan yang sangat berbahaya dan memiliki konsekuensi hukum yang serius. Jangan biarkan emosi sesaat merusak masa depan dan hubungan kekeluargaan. Jika ada permasalahan, selesaikanlah dengan kepala dingin melalui musyawarah atau laporkan kepada kami. Kami siap menjadi mediator yang adil. Ke depan, penyidik akan mengajukan penetapan RJ ke Pengadilan Negeri Poso untuk memberikan legitimasi hukum atas kesepakatan damai ini. Mari kita jadikan kasus ini sebagai pelajaran berharga untuk senantiasa mengedepankan perdamaian dan saling menghormati,” tambahnya.
Kegiatan mediasi dan penyelesaian perkara berlangsung dengan tertib, aman, dan penuh kekeluargaan, serta berhasil membuktikan bahwa keadilan restoratif dapat menjadi solusi efektif dalam menjaga harmoni sosial di tengah masyarakat Kabupaten Poso.
Yulius Kapita
About the Author
