Jurnal Polri.My.Id,-Tulungagung
Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Tulungagung menggelar rapat kerja bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) pada Selasa (10/11/2026). Rapat yang berlangsung di Graha Wicaksana Gedung DPRD Kabupaten Tulungagung tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Banggar sekaligus Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung, Marsono S.Sos.
Turut hadir Sekretaris Daerah Kabupaten Tulungagung Drs. Tri Hariadi M.Si. selaku perwakilan Tim TAPD, jajaran BPKAD, kepala‑kepala OPD terkait, serta seluruh anggota Banggar DPRD Kabupaten Tulungagung. Kehadiran para pemimpin daerah ini menunjukkan keseriusan legislatif dan eksekutif dalam mengawal pembahasan anggaran daerah.

Dalam sambutan pembukaan rapat, Marsono S.Sos menekankan dua perannya sekaligus sebagai Ketua Banggar dan Ketua DPRD untuk memastikan seluruh alokasi APBD 2027 transparan, akuntabel, serta tepat sasaran bagi masyarakat Tulungagung. “Pembahasan APBD bukan sekadar hitungan angka, melainkan penentuan prioritas pembangunan demi kesejahteraan warga Tulungagung,” ujar Marsono.
Marsono juga menegaskan bahwa Banggar akan mengawal ketat setiap postur anggaran sebelum dibawa ke Rapat Paripurna DPRD. “Kami meminta Tim TAPD menjelaskan secara rinci setiap perubahan alokasi dana, agar rekomendasi Banggar benar‑benar berdasar kebutuhan nyata masyarakat,” tegasnya.
Agenda utama rapat hari itu adalah peninjauan postur Rancangan APBD 2027 yang telah disampaikan pada Rapat Paripurna tanggal 9 September 2026. Dalam rancangan awal, Pendapatan Daerah diproyeksikan sebesar Rp2,708 triliun sedangkan Belanja Daerah mencapai Rp2,995 triliun sehingga muncul proyeksi defisit sebesar Rp286,866 miliar.
Para peserta rapat saling bertukar pandangan mengenai sektor‑sektor prioritas yang harus menjadi fokus alokasi anggaran tahun depan. Marsono meminta agar APBD 2027 diprioritaskan untuk penguatan infrastruktur dasar, peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, pengentasan kemiskinan ekstrem, serta pemberdayaan ekonomi kerakyatan masyarakat.
Selain membahas rancangan APBD 2027, rapat juga meninjau hasil evaluasi Perubahan APBD 2026 yang telah disahkan tanggal 16 September 2026 senilai Rp3,468 triliun. Banggar mengingatkan kembali 12 rekomendasi strategis yang telah disampaikan kepada Pemkab Tulungagung, termasuk pemangkasan belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebesar Rp29,9 miliar.
Sekretaris Daerah Tri Hariadi selaku perwakilan Tim TAPD menyampaikan komitmen Pemkab Tulungagung untuk menjawab seluruh pertanyaan dan masukan dari Banggar DPRD. Ia menegaskan Pemkab akan menyeimbangkan kebutuhan pembangunan daerah dengan kemampuan pendapatan daerah yang tersedia.
Para peserta rapat sepakat untuk melanjutkan pembahasan pada pertemuan berikutnya guna menyempurnakan Ranperda APBD 2027 sebelum dibawa ke Rapat Paripurna DPRD. Target pengesahan APBD 2027 paling lambat akhir November 2026 agar pelaksanaan anggaran tahun depan dapat berjalan tepat waktu.
Rapat kerja Banggar DPRD bersama Tim TAPD tanggal 10 November 2026 berakhir dengan tertib. Dipimpin langsung Marsono S.Sos selaku Ketua Banggar sekaligus Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung, momentum ini memperkuat sinergi legislatif‑eksekutif dalam mengawal anggaran daerah demi kemajuan Kabupaten Tulungagung.
Pewaeta : by.U
