POSO – Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Poso kembali menunjukkan komitmen dalam menerapkan keadilan restoratif (Restorative Justice) untuk kasus-kasus yang melibatkan hubungan kekerabatan atau domestik. Pada Kamis (29/10/2026), Unit IV Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Poso berhasil memfasilitasi penyelesaian perkara dugaan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) melalui mekanisme mediasi. Kasus yang bermula dari Laporan Polisi Nomor LP/B/1/XI/2026 tanggal 2 Januari 2026 ini melibatkan pelapor Hasan Hunawa (64 tahun) dan terlapor I H alias B (33 tahun), keduanya warga Kelurahan Lawanga, Kecamatan Poso Kota Utara.
Setelah melalui proses penyidikan yang mendalam dan mediasi yang intensif, kedua belah pihak akhirnya mencapai titik temu. Terlapor yang merupakan bagian dari keluarga korban menyadari kesalahannya dan meminta maaf secara tulus. Korban, atas kesadaran penuh dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, menerima permohonan maaf tersebut dan sepakat untuk menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan demi menjaga keutuhan dan harmoni rumah tangga. Sebagai tindak lanjut, penyidik akan membuat administrasi penghentian penyidikan berdasarkan keadilan restoratif dan mengajukan permohonan penetapan Restorative Justice ke Pengadilan Negeri Poso.
Menyikapi keberhasilan mediasi ini, Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Polres Poso, IPTU Habibi, S.H., M.H., menekankan pentingnya pendekatan humanis dalam kasus domestik.
“Penyelesaian kasus KDRT di Kelurahan Lawanga ini adalah bukti bahwa Polri tidak hanya berorientasi pada penindakan hukum semata, tetapi juga pada pemulihan hubungan sosial. Melalui Unit PPA, kami memfasilitasi dialog antara korban dan terlapor dengan pendekatan psikologis dan kekeluargaan. Alhamdulillah, kedua belah pihak telah berdamai secara sukarela. Kami percaya bahwa dalam banyak kasus domestik, perdamaian dan kesadaran pelaku untuk berubah adalah solusi terbaik bagi kesejahteraan keluarga, selama tidak ada kekerasan berulang yang membahayakan nyawa,” ujar IPTU Habibi.
Lebih lanjut, Kasat Reskrim memberikan edukasi mengenai batasan dan prinsip Restorative Justice.
“Mekanisme Restorative Justice ini diterapkan dengan sangat selektif dan profesional. Kami memastikan bahwa pemaafan dari korban benar-benar lahir dari hati yang ikhlas, bukan karena tekanan atau ketakutan. Namun, kami juga mengingatkan masyarakat bahwa kekerasan dalam bentuk apa pun tetaplah pelanggaran hukum. Perdamaian hari ini harus dibarengi dengan komitmen kuat dari seluruh anggota keluarga untuk saling menghormati dan mengendalikan emosi. Jika kekerasan terjadi lagi, maka proses hukum pidana akan tetap berjalan dengan tegas. Kami berharap keluarga ini dapat menjadi contoh bagi warga lain untuk menyelesaikan masalah dengan kepala dingin dan musyawarah,” tambahnya.
Kegiatan mediasi berlangsung dengan tertib, aman, dan penuh keharuan, serta berhasil mengembalikan keharmonisan dalam keluarga tersebut sambil tetap menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan perlindungan terhadap korban.
Yulius Kapita
About the Author
