PARIGI MOUTONG DI PERSIMPANGAN TATA KELOLA: Transparansi Anggaran dan Marwah Pemerintahan Jadi Sorotan Publik
Jurnal Polri.My.Id.Sulteng.Minggu 24/05/2026,Parigi Moutong kembali menjadi perhatian masyarakat di tengah dinamika birokrasi dan pengelolaan pemerintahan daerah yang dinilai memerlukan pembenahan menyeluruh. Di balik jalannya roda pemerintahan yang setiap hari tampak sibuk dengan agenda dan program kerja, muncul kegelisahan publik terhadap arah tata kelola daerah, terutama menyangkut transparansi anggaran dan pertanggungjawaban kebijakan kepada masyarakat.
Sorotan tajam kini tertuju pada bagaimana sesungguhnya kinerja Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong di bawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati bersama Sekretaris Daerah, para kepala dinas, kepala bidang, hingga seluruh perangkat pemerintahan desa yang menjadi garda terdepan pelayanan masyarakat.
Sebagai pemegang amanah tertinggi di daerah, Bupati Parigi Moutong dituntut untuk menghadirkan kepemimpinan yang kuat, terbuka, dan mampu menjawab keresahan publik dengan langkah nyata. Kepemimpinan bukan sekadar simbol administratif, melainkan kemampuan menjaga kepercayaan rakyat di tengah berbagai persoalan pembangunan dan pengelolaan daerah yang semakin kompleks.
Wakil Bupati diharapkan mampu menjadi penguat stabilitas pemerintahan sekaligus penghubung antara kebijakan daerah dengan kebutuhan masyarakat di lapangan. Di saat masyarakat menunggu percepatan pembangunan dan pelayanan publik yang lebih baik, sinergi antarpimpinan daerah menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditunda.
Di sisi lain, Sekretaris Daerah bersama seluruh kepala dinas dan kepala bidang memegang peranan penting dalam menentukan sehat atau tidaknya jalannya birokrasi pemerintahan. Publik berharap birokrasi tidak berjalan hanya sebatas rutinitas administrasi, tetapi benar-benar menghadirkan pelayanan yang profesional, jujur, dan bertanggung jawab.
Isu mengenai anggaran daerah menjadi perhatian yang paling banyak diperbincangkan masyarakat. Di tengah kebutuhan pembangunan yang semakin mendesak, masyarakat mempertanyakan sejauh mana pengelolaan anggaran daerah dilakukan secara transparan dan akuntabel. Rakyat memiliki hak untuk mengetahui bagaimana anggaran disusun, digunakan, dan dipertanggungjawabkan.
Pemerintah daerah diharapkan dapat membuka ruang informasi yang lebih jelas kepada masyarakat agar tidak muncul prasangka dan ketidakpercayaan publik terhadap jalannya pemerintahan. Transparansi bukan hanya kewajiban administratif, melainkan bentuk penghormatan terhadap rakyat sebagai pemilik sah amanah pembangunan daerah.
Lebih jauh, percepatan pertanggungjawaban anggaran dinilai menjadi langkah penting untuk menjaga wibawa pemerintahan. Sebab keterlambatan pertanggungjawaban hanya akan melahirkan spekulasi, sementara masyarakat membutuhkan kepastian dan kejelasan dalam melihat arah pembangunan daerahnya.
Parigi Moutong adalah daerah yang memiliki potensi besar, sumber daya alam yang kaya, dan masyarakat yang menyimpan harapan panjang terhadap masa depan daerahnya. Karena itu, seluruh elemen pemerintahan — mulai dari tingkat kabupaten hingga desa — dituntut untuk bekerja dengan hati nurani, menjunjung integritas, dan mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan kelompok maupun kekuasaan.
Kritik yang lahir dari masyarakat sejatinya bukan bentuk kebencian terhadap pemerintah, melainkan tanda bahwa rakyat masih memiliki harapan besar terhadap daerah ini. Sebab pemerintahan yang baik bukan pemerintahan yang bebas kritik, melainkan pemerintahan yang mampu mendengar, memperbaiki diri, dan bertanggung jawab atas setiap amanah yang diberikan rakyat.
Masyarakat kini menunggu langkah nyata Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong untuk menghadirkan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, profesional, dan berkeadilan. Agar kepercayaan publik tidak perlahan memudar di tengah harapan yang selama ini terus dijaga.
Penulis:
Muhammad Raihan Panintjo
About the Author
