
Luthfi Olot Gigantara (kiri) dalam diskusi di Polresta Bandung. (Dok. pribadi)
Mengadu kepada institusi publik membutuhkan keberanian, terutama ketika persoalan yang dilaporkan menyangkut dugaan penyimpangan aparat. Respons terhadap pengaduan tersebut dapat menentukan apakah masyarakat merasa didengar atau justru kehilangan kepercayaan.
Ombudsman RI dalam publikasi Laporan Tahunan 2025 mencatat 713 laporan dengan substansi kepolisian. Jumlah ini tidak berarti seluruh laporan terbukti sebagai pelanggaran. Namun, data tersebut memperlihatkan pentingnya ruang pengaduan yang mudah diakses dan dikelola secara akuntabel.
Pelayanan pengaduan yang baik perlu memastikan masyarakat memperoleh bukti penerimaan, informasi perkembangan, dan penjelasan hasil penanganan. Pemeriksaan harus objektif, identitas pelapor terlindungi, dan hak personel yang dilaporkan tetap dihormati.
Penulis mengusulkan TERAS POLRI, Transformasi Ekosistem Respons Aduan dan Supervisi, sebagai gagasan integrasi layanan pengaduan. Sistem ini diarahkan untuk menyatukan pencatatan, klasifikasi risiko, penyaluran pengaduan, dan pemantauan tindak lanjut secara lebih tertib.
Kolaborasi dengan lembaga pengawas eksternal juga diperlukan untuk memastikan rekomendasi perbaikan dapat ditindaklanjuti sesuai kewenangan. Masyarakat perlu memperoleh informasi yang cukup tanpa membuka materi pemeriksaan atau data pribadi yang dilindungi.
Kepercayaan publik tumbuh melalui pengalaman nyata. Ketika sebuah pengaduan ditangani secara adil dan tuntas, institusi memperoleh kesempatan untuk memperbaiki pelayanan sekaligus menjaga legitimasi di mata masyarakat.
