
Luthfi Olot Gigantara pada pembukaan pendidikan Sespimmen Polri Dikreg 67. Foto penulis. (Dok. pribadi)
Reaksi cepat terhadap tawuran, pengeroyokan, dan kekerasan di ruang publik dapat menentukan keselamatan masyarakat. Dalam situasi darurat, keterlambatan informasi maupun ketidakjelasan pembagian peran dapat memperbesar risiko bagi korban.
Sinergi TNI dan Polri dapat memberikan dukungan penting bagi pemeliharaan keamanan, sepanjang dilakukan melalui mekanisme yang sah dan sesuai tugas serta kewenangan masing-masing institusi. Polri tetap menjalankan fungsi kepolisian dan penegakan hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
Perspektif collaborative governance menunjukkan bahwa kerja sama antarlembaga membutuhkan tujuan bersama, koordinasi yang jelas, dan akuntabilitas. Pada tingkat kewilayahan, prinsip ini dapat diterjemahkan dalam mekanisme pelaporan, komunikasi, permintaan bantuan, serta evaluasi kegiatan bersama.
Gagasan TANGKAS POLRI yang penulis ajukan bertujuan memperkuat sistem respons cepat terpadu. Fokusnya pada peringatan dini, koordinasi bantuan, kejelasan pengendalian operasional, dan peningkatan kompetensi melalui latihan bersama.
Keberhasilannya sebaiknya diukur melalui waktu tanggap, keselamatan korban, ketepatan tindakan, serta penurunan kejadian berulang. Jumlah patroli gabungan saja belum cukup menggambarkan dampaknya terhadap masyarakat. Semua tindakan harus menghormati hak warga dan prinsip proporsionalitas.
Bagi masyarakat, sinergi aparat akan bermakna ketika pertolongan datang tepat waktu dan ruang publik kembali aman untuk digunakan.
