Batu Bara, Media Jurnalpolri.com – Pemerintah Kabupaten Batu Bara menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terkait Nota Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027 serta Nota Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
Jawaban pemerintah tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batu Bara, dengan menanggapi berbagai masukan, saran, serta catatan dari fraksi-fraksi terkait arah kebijakan anggaran, pembiayaan daerah, belanja pembangunan, hingga optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Dalam tanggapannya, pemerintah daerah menegaskan bahwa penggalian potensi PAD akan dilakukan dengan tetap memperhatikan kondisi perekonomian masyarakat. Upaya peningkatan pendapatan daerah juga akan disertai pendekatan persuasif serta edukasi perpajakan kepada masyarakat.
Langkah tersebut dinilai penting agar masyarakat memahami kewajiban perpajakan daerah sekaligus mendorong kesadaran dalam memenuhi kewajiban pajak tanpa menimbulkan resistensi terhadap kebijakan pemungutan pajak.
Belanja Operasi Masih Lebih Besar dari Belanja Modal
Menanggapi pandangan Fraksi KDRI yang dibacakan Syahril Siahaan, SH, mengenai komposisi belanja daerah, pemerintah menjelaskan bahwa belanja operasi dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027 masih lebih besar dibandingkan belanja modal.
Kondisi tersebut dipengaruhi oleh pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat. Meski demikian, Pemerintah Kabupaten Batu Bara menyatakan tetap berupaya maksimal melaksanakan pembangunan dengan memanfaatkan berbagai sumber pendanaan dari pemerintah pusat.
Sejumlah program yang diharapkan mendukung pembangunan daerah di antaranya revitalisasi sekolah, program Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah, pembangunan dan revitalisasi Puskesmas, bantuan peralatan pelayanan kesehatan, bantuan alat dan mesin pertanian, serta program Inpres rehabilitasi jaringan irigasi daerah.
Pembiayaan Daerah dan Penyertaan Modal
Dalam aspek pembiayaan daerah, penerimaan pembiayaan diproyeksikan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya sebesar Rp30 miliar.
Sementara itu, pengeluaran pembiayaan daerah direncanakan untuk penyertaan modal kepada sejumlah badan usaha serta pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, dengan rincian sebagai berikut:
- PT Pembangunan Batra Berjaya (Perseroda) sebesar Rp10 miliar.
- Perumda Tirta Tanjung sebesar Rp1,5 miliar.
- PT Bank Sumut (Perseroda) sebesar Rp1 miliar.
- Pembayaran cicilan pokok utang kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebesar Rp12.912.284.472.
Penyertaan modal tersebut menjadi bagian dari perencanaan pembiayaan daerah dalam mendukung pengembangan badan usaha daerah, sementara pembayaran kewajiban utang dilakukan sesuai dengan perencanaan keuangan pemerintah daerah.
Tidak Ada Perubahan Tarif Pajak Daerah
Pemerintah Kabupaten Batu Bara juga menjelaskan bahwa secara umum tidak terdapat perubahan tarif pajak daerah dalam Ranperda perubahan tersebut.
Namun, dalam penerapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), pemerintah akan menerapkan sistem penetapan yang dibedakan antara wajib pajak masyarakat dan perusahaan.
Penetapan PBB-P2 bagi perusahaan akan dilaksanakan setiap Januari pada tahun pajak berjalan, dengan batas waktu pembayaran 30 Juni. Sementara bagi masyarakat, penetapan PBB-P2 dilakukan pada awal Maret setiap tahun, dengan jatuh tempo pembayaran 30 September.
Pemerintah juga akan melakukan pengelompokan pengenaan tarif PBB-P2 berdasarkan kondisi objek pajak serta mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat.
Apabila perekonomian daerah mengalami perlambatan, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dapat memberikan insentif fiskal, seperti perpanjangan waktu pembayaran atau pengurangan pokok pajak, dengan tetap mengikuti prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pemerintah Apresiasi Masukan Fraksi DPRD
Mengakhiri penyampaian jawaban, Pemerintah Kabupaten Batu Bara menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas seluruh usulan, saran, serta masukan yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD dalam pandangan umum.
Masukan tersebut diharapkan menjadi bahan penyempurnaan kebijakan anggaran dan regulasi daerah, sehingga perencanaan APBD Tahun Anggaran 2027 serta perubahan Perda Pajak dan Retribusi Daerah dapat berjalan lebih terarah, memperhatikan kemampuan masyarakat, serta mendukung pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Batu Bara.
(Khairil Lubis)
