
JURNAL POLRI.MY.ID.KUNINGAN. – Rabu 01/07/2026,Sejumlah warga dan orang tua murid di Desa Lebakwangi, Kabupaten Kuningan, menyuarakan kekecewaan terkait pelaksanaan proyek revitalisasi Taman Kanak-Kanak (TK) Al Huda. Mereka menduga bahwa pembangunan yang berlangsung tidak sesuai dengan standar teknis yang telah ditetapkan, namun hal tersebut seolah-olah “ditutup mata” oleh pihak berwenang, termasuk aparat desa setempat.
Berdasarkan pantauan di lapangan, terlihat beberapa bagian bangunan yang baru direvitalisasi menunjukkan tanda-tanda pengerjaan yang kurang rapi dan material yang dirasa tidak memenuhi spesifikasi. Hal ini memicu kekhawatiran akan keamanan dan kenyamanan anak-anak saat beraktivitas di sekolah.
“Kami sangat menyayangkan kondisi ini. Dana revitalisasi seharusnya digunakan untuk meningkatkan kualitas fasilitas pendidikan, bukan justru menghasilkan bangunan yang meragukan standarnya,” ujar salah satu wali murid yang enggan disebutkan namanya.
Yang menjadi sorotan utama adalah sikap aparat desa yang dinilai pasif terhadap temuan-temuan tersebut. Warga menilai bahwa sebagai pihak yang paling dekat dengan masyarakat, perangkat desa seharusnya proaktif melakukan pengawasan dan menindaklanjuti keluhan warga, alih-alih bersikap diam.
“Dugaan ketidaksesuaian standar ini bukan isu sepele. Ini menyangkut keselamatan generasi penerus. Kami mendesak Dinas Pendidikan dan instansi terkait untuk segera turun tangan melakukan audit ulang terhadap proyek ini,” tegas perwakilan komunitas warga.
Menanggapi hal ini, Kepala Bidang (Kabid) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kuningan sebelumnya telah menekankan bahwa setiap program revitalisasi harus mengacu pada Instruksi Presiden tentang Revitalisasi Satuan Pendidikan yang mengutamakan aspek keamanan dan kenyamanan.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak kontraktor maupun aparatur desa Lebakwangi terkait tudingan tersebut. Masyarakat berharap adanya transparansi dan akuntabilitas penuh dalam penggunaan anggaran negara untuk sektor pendidikan.
(sugi)
