KUNINGAN – Gelombang kejutan kembali menghantam dunia pemerintahan desa di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Kepala Desa (Kades) Paniis, Kecamatan Pasawahan, yang berinisial RA, dikabarkan telah ditahan oleh Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Kuningan pada Kamis malam (8/10/2026), tepat sekitar pukul 20.00 WIB.
Penahanan ini menandai babak baru dalam penyelidikan kasus dugaan penyimpangan pengelolaan dana kompensasi dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Cirebon senilai Rp400 juta yang telah menjadi duri dalam daging bagi masyarakat setempat sejak beberapa tahun terakhir.
Akar Masalah: Dana Rp400 Juta yang “Menghilang” dari Catatan Desa
Kasus ini bukanlah isu yang muncul tiba-tiba. Berdasarkan penelusuran, persoalan ini bermula dari laporan yang dibuat oleh warga Desa Paniis pada tahun 2022. Warga menyoroti adanya dana bantuan atau kompensasi dari PDAM Kota Cirebon sebesar Rp400 juta untuk periode tahun 2021–2022 yang keberadaannya dipertanyakan.
Indikasi kejanggalan yang dilaporkan warga berpusat pada dua hal utama. Pertama, dana tersebut diduga tidak tercatat secara transparan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Paniis. Kedua, realisasi penggunaan uang senilai hampir setengah miliar rupiah tersebut tidak pernah dipertanggungjawabkan secara jelas kepada publik, memicu spekulasi liar di tengah masyarakat tentang kemana larinya uang tersebut.
Desa Paniis: Sumber Mata Air Strategis yang Layak Dapat Perhatian
Kasus ini mendapatkan sorotan tajam bukan tanpa alasan. Desa Paniis, yang terletak di Kecamatan Pasawahan, memiliki posisi geografis dan strategis yang sangat vital. Desa ini dikenal sebagai salah satu sumber mata air utama yang memasok kebutuhan air bersih bagi wilayah Kota Cirebon dan sebagian Kabupaten Cirebon.
Mengingat kontribusi besar desa ini terhadap kelangsungan layanan air bersih di wilayah sekitarnya, dana kompensasi yang diberikan seharusnya menjadi berkah bagi pembangunan dan kesejahteraan warga Desa Paniis. Namun, dugaan penyimpangan ini justru berpotensi mengkhianati kepercayaan publik dan menghambat potensi pengembangan desa.
Respons Pemerintah Kecamatan dan Inspektorat
Menanggapi kabar penahanan tersebut, Camat Pasawahan, Asep Dudi Riyadi, membenarkan bahwa pihaknya telah menerima informasi mengenai tindakan hukum yang dilakukan oleh Unit Tipikor Polres Kuningan terhadap RA.
Namun, Asep menyatakan bahwa ia belum mendapatkan rincian mendalam mengenai perkembangan perkara tersebut. Menurutnya, proses hukum atas laporan warga ini sudah berjalan sebelum ia resmi menjabat sebagai Camat Pasawahan.
*”Yang saya ketahui, ada laporan dari warga yang kemudian berproses secara hukum. Untuk detail perkembangannya, saya kurang mengetahuinya secara pasti. Sebaiknya dikonfirmasi langsung ke Inspektorat Kabupaten Kuningan karena kami pun belum mendapat briefing detail. Kita akan melihat saja perkembangan seperti apa ke depannya,” ujar Asep kepada wartawan, Jumat (9/10/2026).
Pihak Inspektorat Kabupaten Kuningan juga dikabarkan telah menerima informasi terkait penahanan ini dan diduga kuat telah memberikan masukan atau data pendukung selama proses penyelidikan berlangsung, mengingat kasus ini menyangkut tata kelola keuangan desa yang menjadi ranah pengawasan mereka.
Status Hukum: Penyelidikan Masih Berjalan
Hingga berita ini diturunkan pada Jumat siang (9/10/2026), jajaran Polres Kuningan belum memberikan keterangan pers yang terperinci mengenai konstruksi lengkap perkara, nominal pasti dugaan kerugian negara, maupun pasal-pasal spesifik yang disangkakan kepada RA dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.
Demikian pula dengan status penetapan tersangka, pihak penyidik belum mengonfirmasikannya secara resmi kepada publik. Namun, tindakan penahanan yang dilakukan biasanya mengindikasikan bahwa penyidik telah menemukan bukti permulaan yang cukup kuat, serta adanya kekhawatiran bahwa tersangka dapat menghilangkan barang bukti atau memengaruhi saksi jika tidak ditahan.
Tuntutan Transparansi dan Akuntabilitas
Kasus dugaan korupsi di tingkat desa ini menjadi pengingat keras bagi seluruh pemangku kepentingan tentang pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Dana kompensasi, dana desa, maupun sumber pendapatan asli desa lainnya adalah uang rakyat yang harus dikelola dengan prinsip good governance.
Masyarakat Desa Paniis dan publik Kuningan kini menatap dengan harapan agar proses hukum ini berjalan objektif, transparan, dan tanpa tebang pilih. Pengembalian hak masyarakat atas dana yang diduga diselewengkan, serta penegakan hukum yang adil, menjadi kunci untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap tata kelola pemerintahan di tingkat paling bawah.
Sugi MJP
About the Author
