BANDUNG, – Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung memperkuat sinergi dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Barat melalui kegiatan Sosialisasi dan Penguatan Program Desa Binaan Imigrasi. Kolaborasi ini menjadi langkah strategis untuk meningkatkan literasi keimigrasian, memperluas edukasi kepada masyarakat, sekaligus memperkuat upaya pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM), dan berbagai kerawanan keimigrasian lainnya.
Kegiatan bertajuk Sosialisasi dan Penguatan Program Desa Binaan Imigrasi melalui Sinergi dengan PWI Jawa Barat tersebut berlangsung di Ballroom Gaharu, Hotel Prime Park, Jalan KPH Hasan Mustopa No. 47/57, Kota Bandung, Selasa (10/11/2026).
Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung, Dr. Arya Pradhana Anggakara, A.Md.Im., S.H., M.P.A., LL.M., serta Ketua PWI Jawa Barat, Tantan Sulthon Bukhawan, yang menjadi salah satu narasumber. Sementara itu, Yulianto Bimanegara, Kasi Inteldakim Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung, tercatat sebagai Ketua Panitia kegiatan.
Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung, Arya Pradhana Anggakara, dalam sambutannya menekankan pentingnya membangun sinergi dan kolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk insan pers, dalam mendukung pelaksanaan program keimigrasian.
Menurutnya, keberhasilan program pemerintah tidak hanya ditentukan oleh pelaksanaan kebijakan di tingkat institusi, tetapi juga membutuhkan dukungan, partisipasi, serta keterlibatan masyarakat.
Dalam konteks tersebut, PWI Jawa Barat memiliki posisi strategis sebagai mitra dalam menyampaikan informasi yang edukatif, akurat, dan mudah dipahami masyarakat. Melalui jaringan media dan wartawan, informasi mengenai kebijakan, pelayanan, serta pengawasan keimigrasian diharapkan dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas, termasuk hingga tingkat desa dan kelurahan.
Ketua PWI Jawa Barat, Tantan Sulthon Bukhawan, turut menjadi narasumber dalam kegiatan tersebut sebagai bagian dari penguatan komunikasi dan kemitraan antara insan pers dengan jajaran Imigrasi.
Sinergi ini diharapkan tidak hanya memperluas publikasi program, tetapi juga mendorong peran media dalam membangun kesadaran masyarakat terhadap pentingnya memahami aturan dan prosedur keimigrasian.
Desa Binaan Imigrasi Jadi Garda Terdepan Pencegahan
Program Desa Binaan Imigrasi merupakan salah satu pendekatan preventif Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk mendekatkan pelayanan, informasi, dan edukasi keimigrasian kepada masyarakat.
Program ini bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai peraturan keimigrasian, hak-hak warga negara Indonesia, prosedur perjalanan ke luar negeri, serta berbagai risiko yang dapat muncul akibat pelanggaran ketentuan keimigrasian.
Salah satu fokus utamanya adalah mencegah TPPO dan TPPM, khususnya terhadap masyarakat yang berencana bekerja ke luar negeri sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Melalui program ini, masyarakat diharapkan lebih memahami prosedur keberangkatan yang benar, persyaratan dokumen perjalanan, serta bahaya menggunakan jalur pemberangkatan nonprosedural.
Edukasi tersebut menjadi penting mengingat masih adanya potensi masyarakat menjadi korban penipuan berkedok tawaran pekerjaan di luar negeri, perekrutan ilegal, hingga praktik perdagangan manusia.
Pembentukan Desa Binaan Imigrasi sendiri terinspirasi dari pola pembinaan masyarakat yang dilakukan Bintara Pembina Desa (Babinsa) di lingkungan TNI dan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) di lingkungan Polri.
Pendekatan serupa diterapkan Imigrasi melalui Petugas Imigrasi Pembina Desa (PIMPASA), yang menjadi penghubung antara kantor imigrasi dengan masyarakat di tingkat desa dan kelurahan.
PIMPASA memiliki peran sebagai pembina dan edukator, fasilitator komunikasi, pelaksana deteksi dini, pembangun kemitraan, sekaligus pelindung masyarakat melalui penyampaian informasi keimigrasian yang benar.
PIMPASA dan Agen Literasi Perkuat Pengawasan
Dalam pelaksanaannya, PIMPASA tidak hanya memberikan sosialisasi dan konsultasi, tetapi juga membangun komunikasi berkelanjutan dengan masyarakat, menerima laporan, melakukan verifikasi awal, serta meneruskan informasi yang relevan kepada jajaran Imigrasi.
Untuk memperkuat jangkauan program, dibentuk pula Agen Literasi Desa Binaan Imigrasi. Agen ini dapat berasal dari unsur masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, aparat desa, maupun pihak lain yang berada di lingkungan desa binaan.
Keberadaan Agen Literasi diharapkan menjadi jembatan komunikasi antara PIMPASA dan masyarakat sehingga informasi mengenai aturan, prosedur, serta pelayanan keimigrasian dapat tersampaikan secara lebih luas.
Program Desa Binaan Imigrasi juga diarahkan untuk mengidentifikasi wilayah yang memiliki tingkat kerawanan keimigrasian, seperti daerah kantong pekerja migran, wilayah transit dan perlintasan pekerja migran, kawasan dengan konsentrasi tenaga kerja asing (TKA) dan warga negara asing (WNA), hingga daerah yang memiliki potensi TPPO dan TPPM.
Berbagai kegiatan yang dapat dilaksanakan meliputi pelayanan keimigrasian, sosialisasi dan penyuluhan hukum, edukasi di sekolah, perguruan tinggi, pesantren dan komunitas, kunjungan kepada kelompok masyarakat, hingga edukasi digital melalui podcast dan media sosial.
Selain itu, pendekatan berbasis masyarakat juga mendorong terbentuknya sistem peringatan dini atau early warning system. Dengan demikian, masyarakat dapat berperan aktif memberikan informasi awal apabila menemukan aktivitas mencurigakan yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban keimigrasian.
Pers Perkuat Literasi Keimigrasian Masyarakat
Keterlibatan PWI Jawa Barat dalam program ini menjadi bagian penting dari upaya memperluas literasi keimigrasian melalui pemberitaan yang profesional, berimbang, dan bertanggung jawab.
Pers memiliki fungsi strategis dalam menyampaikan informasi sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai berbagai persoalan keimigrasian.
Melalui pemberitaan yang informatif, masyarakat diharapkan semakin memahami pentingnya mengurus dokumen perjalanan melalui prosedur resmi, mengenali modus perekrutan pekerja migran ilegal, serta mengetahui langkah yang harus dilakukan ketika menghadapi persoalan keimigrasian.
Kolaborasi antara Imigrasi dan PWI Jawa Barat juga diharapkan mampu membangun komunikasi publik yang lebih efektif sehingga informasi mengenai kebijakan dan pelayanan keimigrasian tidak hanya berhenti di lingkungan institusi, tetapi dapat diterima dan dipahami masyarakat luas.
Keberhasilan Program Desa Binaan Imigrasi pada akhirnya membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, Imigrasi, TNI, Polri, insan pers, tokoh masyarakat, hingga seluruh elemen warga.
Dengan sinergi yang berkelanjutan, Desa Binaan Imigrasi diharapkan semakin optimal menjadi garda terdepan dalam meningkatkan kesadaran hukum, mencegah TPPO dan TPPM, serta memperkuat pengawasan keimigrasian berbasis masyarakat.
Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari upaya menjaga keamanan dan kedaulatan negara melalui sistem pengawasan keimigrasian yang lebih efektif, partisipatif, dan berkelanjutan, dimulai dari lingkungan desa dan kelurahan. (***)
About the Author
