
JURNAL POLRI.MY.ID.KUNINGAN. – Di era di mana data menjadi aset paling berharga, keamanan informasi bukan lagi sekadar opsi, melainkan kebutuhan mendesak. Menyadari hal itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kuningan terus memperkuat sistem keamanannya sebagai pilar utama implementasi Pemerintahan Digital (PEMDI).
Langkah konkret tersebut diwujudkan melalui kegiatan “Sosialisasi Penerapan Kriptografi untuk Menjamin Keamanan Data Pemerintahan”, yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Kuningan melalui Bidang Persandian dan Statistik, pada Rabu (29/7/2026).
Acara yang dihadiri oleh perwakilan dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se-Kabupaten Kuningan ini dibuka secara resmi oleh Kepala Diskominfo, Drs. H. Ucu Suryana, M.Si. Untuk memberikan pendalaman materi teknis, hadir pula narasumber ahli dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Mulyadi, S.S.T.TP., M.T., seorang Sandiman Ahli Muda.
Transformasi Digital dan Tantangan Keamanannya
Dalam sambutannya, Ucu Suryana menyoroti dua sisi mata uang dari transformasi digital. Di satu sisi, digitalisasi telah membawa efisiensi, transparansi, dan peningkatan kualitas layanan publik yang signifikan. Namun di sisi lain, ketergantungan pada sistem elektronik membuka celah bagi ancaman siber yang dapat mengancam kerahasiaan dan integritas data pemerintah.
“Kriptografi bukan hanya kebutuhan teknis semata, tetapi telah menjadi bagian vital dalam tata kelola pemerintahan modern. Selain berfungsi sebagai pelindung data dan dokumen elektronik, penerapannya kini menjadi salah satu indikator kunci dalam evaluasi kematangan Pemerintahan Digital,” tegas Ucu.
Ia menekankan bahwa setiap OPD di Kabupaten Kuningan diharapkan segera mengimplementasikan pengamanan kriptografi pada aplikasi maupun website yang mengelola data strategis. Langkah ini krusial untuk memastikan keamanan informasi terjaga secara optimal sesuai ketentuan yang berlaku.
Membangun Budaya Sadar Keamanan Siber
Sementara itu, Mulyadi dari BSSN memaparkan materi mendalam mengenai konsep dasar kriptografi hingga mekanisme enkripsi dalam sistem elektronik. Ia tidak hanya berbicara soal teori, tetapi juga memberikan panduan praktis mengenai implementasi keamanan pada aplikasi dan website pemerintah.
Lebih dari sekadar teknologi, Mulyadi juga menekankan pentingnya membangun mindset atau budaya sadar keamanan informasi di kalangan aparatur. “Ancaman siber semakin kompleks. Teknologi saja tidak cukup; kita membutuhkan sumber daya manusia yang waspada dan paham akan prinsip-prinsip keamanan data,” ujarnya.
Komitmen Menuju Pemdi yang Aman dan Terpercaya
Melalui sosialisasi ini, Diskominfo Kuningan berharap para peserta dapat langsung menerapkan ilmu yang didapat di lingkungan kerja masing-masing. Ini merupakan bagian dari upaya besar untuk mendorong standar keamanan yang seragam di seluruh OPD.
Sebagai bentuk komitmen jangka panjang, Diskominfo Kabupaten Kuningan menyatakan akan terus meningkatkan kapasitas aparatur, menyusun kebijakan keamanan informasi yang robust, serta mengoptimalkan teknologi pengamanan sesuai standar nasional. Tujuannya jelas: mewujudkan ekosistem pemerintahan digital yang aman, efektif, dan terpercaya demi pelayanan publik yang semakin berkualitas bagi masyarakat Kuningan.
(Sugi MJP)
