SUKABUMI – Mediajurnalpolri.my.id. Polres Sukabumi Kota mengungkap kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang menimpa seorang perempuan berinisial SK (37), warga Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi. Korban diduga diberangkatkan secara nonprosedural ke Arab Saudi untuk bekerja, namun pekerjaan yang diterimanya tidak sesuai dengan kesepakatan awal.
Pengungkapan kasus tersebut disampaikan langsung Kapolres Sukabumi Kota AKBP Sentot Kunto Wibowo, didampingi KBO Reskrim dan Kanit PPA Satreskrim, dalam konferensi pers di Mapolres Sukabumi Kota, Jumat (20/11/2026).
AKBP Sentot menjelaskan, kasus ini bermula dari laporan korban pada Juli 2026. Dalam laporannya, korban mengadukan dugaan tindak pidana perdagangan orang yang diduga dilakukan oleh seorang pria berinisial AW (41), warga Kecamatan Cikidang, Kabupaten Sukabumi.
Berdasarkan hasil penyelidikan, peristiwa tersebut bermula ketika korban diberangkatkan oleh terduga pelaku secara perseorangan dan nonprosedural ke Arab Saudi pada September 2024.
Namun, setelah berada di negara tujuan, korban diduga dipekerjakan tidak sesuai dengan jenis pekerjaan maupun kesepakatan yang sebelumnya dijanjikan.
“Menindaklanjuti laporan tersebut, petugas melakukan serangkaian penyelidikan hingga akhirnya berhasil mengamankan AW pada awal November 2026,” ujar AKBP Sentot.
Setelah menjalani pemeriksaan dan berdasarkan alat bukti yang diperoleh, AW kemudian ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan TPPO.
Dalam pengungkapan tersebut, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya satu buah paspor, tiket pemberangkatan, serta dokumen perjanjian kerja yang berkaitan dengan keberangkatan korban ke Arab Saudi.
Atas perbuatannya, tersangka dijerat Pasal 4 dan/atau Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dengan ancaman pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun.
Selain itu, tersangka juga dijerat Pasal 69 juncto Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun.
Selain mengedepankan penegakan hukum, Polres Sukabumi Kota juga memperkuat langkah pencegahan TPPO melalui Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD).
Upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan preemtif, edukasi, dan pembinaan masyarakat di sejumlah lokasi strategis, seperti lembaga pelatihan kerja, kampus International Professional Institute (IPI), Dinas Tenaga Kerja Kota Sukabumi, hingga lokasi yang berpotensi menjadi jalur pemberangkatan pekerja migran secara nonprosedural.
Pengawasan juga ditingkatkan di sejumlah titik mobilitas masyarakat, mulai dari stasiun, terminal, hingga jalur perlintasan darat di wilayah hukum Polres Sukabumi Kota.
Tak hanya itu, Polres Sukabumi Kota turut mengoptimalkan program Poliran (Polisi Peduli Pengangguran) sebagai salah satu langkah konkret untuk mencegah masyarakat terjerat praktik perdagangan orang melalui iming-iming pekerjaan.
Salah satu implementasinya diwujudkan melalui kegiatan Job Fair di Mapolres Sukabumi Kota yang melibatkan sejumlah perusahaan dan instansi terkait untuk membuka akses informasi serta kesempatan kerja bagi masyarakat.
Kapolres berharap, melalui program tersebut, masyarakat dapat memperoleh informasi lowongan pekerjaan yang lebih jelas dan terpercaya sehingga tidak mudah tergiur tawaran bekerja ke luar negeri dengan iming-iming penghasilan besar tanpa kejelasan prosedur dan dokumen resmi.
Masyarakat yang berminat bekerja ke luar negeri juga diimbau memastikan proses pemberangkatan melalui jalur resmi, menggunakan perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia yang memiliki izin, serta memahami isi perjanjian kerja sebelum keberangkatan.
Polres Sukabumi Kota mengajak masyarakat segera melapor apabila mengetahui atau mengalami indikasi TPPO.
Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen kepolisian dalam memperkuat penegakan hukum sekaligus melindungi masyarakat dari berbagai modus perdagangan orang terang orang nomor satu di polres Sukabumi kota kepada para awak media.
( Asep Hermawan).
