Jurnal Polri.My.Id,–Tulungagung
Kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Tulungagung dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mencapai tonggak penting dalam Rapat Paripurna DPRD pada Jumat (30/10/2026). Kedua lembaga resmi menyepakati lima Rancangan Peraturan Daerah yang menjadi agenda utama pembangunan daerah, mencakup lini pendidikan, ketenagakerjaan, ketertiban umum, pemajuan kebudayaan, serta perlindungan penyandang disabilitas.
Kelima rancangan peraturan daerah ini dirancang untuk menjadi fondasi hukum yang kokoh bagi penyelenggaraan pemerintahan, sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat Tulungagung atas layanan publik yang lebih merata, adil, dan berkualitas. Persetujuan bersama ini tidak lahir secara instan, melainkan hasil diskusi mendalam melalui panitia khusus yang melibatkan perwakilan eksekutif dan legislatif.
Pelaksana Tugas Bupati Tulungagung, H. Ahmad Baharudin, S.M., M.M., menyampaikan apresiasi setinggi‑tingginya kepada seluruh anggota DPRD atas dedikasi dalam menyempurnakan setiap pasal dalam kelima Ranperda. Ia menekankan bahwa kesepakatan tersebut merupakan bukti nyata semangat kolaborasi antar‑lembaga yang berlandaskan peraturan perundang‑undangan yang berlaku.
Ranperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan menjadi salah satu fokus utama, karena dianggap sebagai investasi jangka panjang untuk membangun sumber daya manusia unggulan berkarakter. Regulasi ini tidak hanya mengatur standar layanan pendidikan, tetapi juga mendorong penerapan sistem pendidikan inklusif dan pelestarian kearifan lokal di lingkungan sekolah.
Di bidang ketenagakerjaan, Ranperda Penyelenggaraan Ketenagakerjaan bertujuan memberikan kepastian hukum bagi para pekerja, meningkatkan kompetensi tenaga kerja lokal, membangun hubungan industrial yang sehat, serta membuka ruang kesempatan kerja yang lebih luas bagi warga Tulungagung.
Sementara itu, Ranperda tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat menjadi payung hukum untuk menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif. Keamanan masyarakat menjadi prasyarat utama agar roda pembangunan dan perekonomian daerah dapat berjalan tanpa hambatan, dengan pendekatan yang humanis dan berkeadilan.
Ranperda Pemajuan Kebudayaan Daerah hadir untuk menjaga jati diri masyarakat Tulungagung di tengah arus globalisasi. Kebudayaan tidak lagi dipandang hanya sebagai warisan masa lalu, tetapi juga sebagai modal sosial dan ekonomi yang dapat dikembangkan untuk mendorong kemajuan daerah.
Salah satu poin paling inklusif adalah Ranperda Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas, yang menjamin kesetaraan akses di bidang pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dan seluruh layanan publik. Dengan adanya regulasi ini, pemerintah daerah berkomitmen mewujudkan Tulungagung sebagai wilayah yang ramah dan adil bagi semua kelompok masyarakat.
Tidak berhenti pada lima Ranperda yang telah disepakati, rapat paripurna juga menyetujui pembentukan panitia khusus untuk membahas enam rancangan peraturan daerah tambahan. Enam Ranperda tersebut mencakup tata kelola kepala desa, penyesuaian struktur perangkat daerah, perlindungan petani, izin usaha berbasis risiko, pendapatan badan layanan umum daerah, serta penanggulangan bahaya kebakaran.
Ahmad Baharudin berharap proses pembahasan enam Ranperda berikutnya berjalan secara transparan dan tepat waktu, sehingga seluruh produk hukum yang dihasilkan dapat diterapkan secara efektif dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Seluruh rangkaian penyusunan peraturan daerah ini selaras dengan visi utama Kabupaten Tulungagung untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, maju, dan berakhlak mulia.
Sinergi yang terjalin antara Pemkab dan DPRD menunjukkan bahwa kebijakan daerah yang berkualitas lahir dari kerja sama kolektif. Produk hukum yang dihasilkan bukan sekadar dokumen administratif, melainkan instrumen nyata untuk mendorong pembangunan Tulungagung yang berkelanjutan dan berpusat pada kepentingan masyarakat.
Pewarta :by.U
About the Author
