JURNALPOLRI.MY.ID.CIREBON.– Di balik hiruk-pikuk pembangunan yang terus digaungkan oleh pemerintah daerah, tersimpan sebuah ironi pahit yang menusuk hati masyarakat kecil. Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, kini menjadi sorotan tajam dan pusat skandal dugaan penyelewengan anggaran fisik kelurahan yang mencengangkan.
Bukan lagi sekadar desas-desus, praktik gelap yang diduga kuat merugikan kas negara dan hak masyarakat ini akhirnya terkuak ke permukaan. Tim Investigasi Lembaga GPAB, yang dikenal vokal mengawal transparansi anggaran, turun langsung menembus tabir kegelapan di lapangan. Dan apa yang mereka temukan? Sebuah fakta yang membuat darah mendidih: Anggaran fisik kelurahan diduga kuat telah “dipihakketigakan” atau dioper secara sepihak kepada kontraktor/pihak ketiga, mengabaikan prinsip pemberdayaan masyarakat.
Fakta Lapangan: Kaliwadas Jadi Sorotan Utama
Berdasarkan hasil investigasi mendalam dan testimoni warga yang resah, Tim Investigasi GPAB memfokuskan sorotannya pada Kelurahan Kaliwadas, Kecamatan Sumber. Di kelurahan ini, dugaan praktik “jual-beli” anggaran fisik terindikasi terjadi secara sistematis.
Ketua DPC GPAB Cirebon, yang memimpin langsung operasi pemantauan lapangan ini, tidak tinggal diam melihat hak masyarakat yang dirampas. Dengan lantang dan penuh keberanian, ia membongkar praktik yang selama ini tertutup rapat oleh oknum-oknum tak bertanggung jawab.
“Saya sebagai Ketua DPC GPAB berani melakukan cross-check langsung ke lapangan, dan faktanya memang benar! Anggaran fisik di pihakketigakan. Ini adalah sebuah pengkhianatan terhadap amanat undang-undang!” tegas Ketua DPC GPAB dengan nada berapi-api saat dikonfirmasi, Rabu (07/10).
Pertanyaan Retoris: Untuk Apa LPM Dibentuk?
Puncak dari kekecewaan GPAB bukan hanya pada hilangnya dana fisik, melainkan pada matinya peran serta masyarakat. Ketua DPC GPAB melontarkan pertanyaan tajam yang menohok jantung birokrasi setempat terkait keberadaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM).
“Apa fungsi LPM yang sudah dibentuk dengan susah payah dan memakan anggaran? Kalau pada akhirnya anggaran fisiknya justru dijualbelikan ke pihak ketiga! LPM seolah hanya dijadikan stempel karet, atau bahkan tumbal untuk menutupi praktik kolusi yang terjadi di belakang layar,” sindirnya pedas.
Seharusnya, LPM adalah garda terdepan yang mengelola anggaran fisik secara swakelola, melibatkan tenaga lokal, dan menggerakkan roda ekonomi warga sekitar. Namun nyatanya, proyek-proyek yang seharusnya menjadi milik rakyat, kini dikuasai oleh pihak ketiga yang diduga memiliki kedekatan khusus dengan oknum tertentu.
Dampak Fatal: Kualitas Terabaikan, Rakyat Menanggung Rugi
Praktik memindahkan anggaran ke pihak ketiga ini bukan tanpa dampak. Masyarakat yang paham seluk-beluk pembangunan di tingkat kelurahan深知 (sangat mengerti) bahwa ketika proyek dioper ke pihak ketiga, yang terjadi adalah pemotongan rantai anggaran secara liar.
Akibatnya? Kualitas bangunan fisik yang dihasilkan sangat dipertanyakan. Jalan yang seharusnya tebal, drainase yang seharusnya kokoh, atau infrastruktur penunjang ekonomi warga, berpotensi hanya menjadi proyek asal-asalan. Uang rakyat yang seharusnya berputar di kantong tukang lokal, tukang batu, dan pedagang material di Kecamatan Sumber, kini raib ditelan keuntungan sepihak pihak ketiga.
Ultimatum GPAB: Desak Penegak Hukum Turun Tangan
Mengetahui adanya indikasi kuat tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan wewenang ini, GPAB tidak akan mundur selangkah pun. Lembaga ini mendesak Aparat Penegak Hukum (APH), Inspektorat Daerah Kabupaten Cirebon, hingga Kejaksaan Negeri untuk segera membentuk tim investigasi independen.
GPAB menuntut agar seluruh dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelurahan (APBKel) di Kecamatan Sumber, khususnya Kelurahan Kaliwadas, diaudit secara forensik. “Kami mendesak kepolisian dan kejaksaan untuk tidak ragu-ragu menindak oknum kepala kelurahan maupun pihak ketiga yang terlibat dalam praktik jual-beli anggaran ini. Ini adalah uang rakyat, dan kami akan kawal sampai ke meja hijau!” tutupnya.
Masyarakat Kecamatan Sumber kini menahan napas. Akankah skandal ini berakhir dengan kejutan dan tegaknya keadilan? Atau akankah uang rakyat terus menjadi pesta pora para oknum yang berlindung di balik topeng pembangunan? GPAB bersumpah akan terus mengungkap kebenaran, segelap apa pun itu.
(Wawan.G). Biro Jurnal Polri.
About the Author
